SETELAH DIBUBARKAN, HTI MASIH BOLEH BERAKTIFIAS NAMUN TERBATAS

RIFAN FINANCINDO

RIFAN FINANCINDO – SEMARANG, Pemerintah secara resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kemarin. Ke depannya, seluruh aktivitas mengatasnamakan organisasi tersebut dilarang.

“Yang jelas ketika mereka mengatakan itu sebagai badan hukum sudah nggak boleh, dilarang kan. Tapi kalau dia mengatasnamakan pribadi-pribadi ya nggak masalah. Nggak bisa ditindak. Kan yang dibubarkan badan hukumnya,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto saat dihubungi detikcom, Kamis (20/7/2017).

Sejauh ini pertemuan organisasi masih bisa dilaksanakan. Asalkan tidak menggunakan ruang publik, apalagi sampai mengerahkan massa.

“Mengatasnamakan badan hukum, menggunakan fasilitas publik, atau di ruang publik, di tempat umum nggak boleh. Tapi kalau di kantornya dia sementara boleh lah. rapat-rapat di kantornya dia gitu,” ungkap Setyo.

“Ya kalau cuma rapat 10 orang di rumah sendiri nggak apa-apa. Kalau yang rapat misalnya 200 orang kan masang tenda, masang ini, sudah nggak boleh. Itu sudah kegiatan badan hukum. Sementara itu,” imbuhnya.

Namun, hal ini hanya berlaku sementara. Polri menunggu koordinasi antarinstansi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) serta Kementerian Koordinator Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) agar satu suara.

Kendati kegiatan atas nama organisasi dilarang, Setyo menambahkan, para anggota HTI diperbolehkan mengikuti kegiatan seperti pengajian. Asalkan pengajian tersebut bebas dari unsur politik ataupun organisasi.

“Yang penting pengajian ya pengajian. Jangan pengajian, tapi politik isinya,” tutur Setyo

“Prinsip kalau itu badan hukum dan dia mengatasnamakan organisasi nggak boleh. Tapi kalau dia orang perorang, kemudian berkumpul, 3-4 orang, ngaji bersama-sama, ya kita nggak bisa melakukan apa-apa,” imbuhnya menegaskan.

Pemerintah membubarkan HTI karena bertentangan dengan NKRI. Sebelumnya disampaikan, dengan dibubarkannya HTI, segala kegiatan yang mengatasnamakan HTI dilarang, termasuk aksi demonstrasi.

“Secara organisasi, mereka kan sudah dibubarkan. Kemudian kalau mereka mau melaksanakan unjuk rasa, (polisi) tidak akan diberikan (izin), tidak akan diterima pemberitahuannya karena sudah tidak sah. Sudah tidak diakui,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, di gedung Divisi Humas Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/7).

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) secara resmi telah mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas tersebut kini tidak diperbolehkan lagi melangsungkan kegiatan-kegiatannya.

Pantauan detikcom sejak pukul 09.50 WIb di kantor DPP HTI tampak kegiatan mulai sepi. Terlihat juga logo HTI yang terpampang di depan gedung telah ditutupi kain berwarna hitam.

Ketika hendak ditanya terkait penutupan papan nama tersebut, tidak ada anggora HTI yang bersedia memberi keterangan. Di dalam kantor yang beralamat di ruko perkantoran Crown Palace Tebet, Jalan Dr. Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan itu terlihat ada sebanyak 3-4 orang.

“Hubungin ke Pak Ismail saja,” kata salah seorang pria di dalam ruko tersebut, Kamis (20/7/2017).

Orang yang ada di sekitar kantor DPP HTI pun mengaku tidak mengetahui soal penutupan papan nama tersebut. Hanya saja, kegiatan di kantor DPP HTI lebih sepi dibanding hari-hari sebelumnya.

“(Soal papan nama) saya tidak tahu. Yang tahu yang jaga malem. Kalau kegiatan tidak ada apa-apa dari pagi. Pintunyanya memang ditutup,” ucap seorang satpam di salah satu ruko di kawasan tersebut bernama Ito.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s