ANGKET KPK : MELEMAHKAN ATAU MENGARAHKAN ?

RIFANFINANCINDO

RIFANFINANCINDO – SEMARANG,  Miryam S Haryani menyatakan siap datang bila diizinkan hadir di pansus angket KPK. Miryam mengaku akan buka-bukaan terkait perkaranya.

“Siap sekali (hadir di Pansus). Saya akan buka semuanya apa yang terjadi dengan saya ya,” ujar Miryam saat tiba di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2017).

Miryam menyebut Pansus sudah mengirimkan surat pemanggilan ke dirinya. Surat ini dikirimkan pansus angket KPK ke rumahnya.

“Sudah, ke rumah. Dari keluarga saya, saya sudah terima. Kalau saya dipanggil ya saya siap, gitu aja,” tegasnya.

Bila diizinkan hadir di pansus angket, Miryam mengaku akan soal penekanan yang dialaminya. Namun penekanan disebutnya datang dari penyidik, bukan kolega di Komisi III DPR.

KPK tidak mengizinkan Miryam untuk hadir dalam angket karena menolak proses penyidikan dicampuri. Dalam suratnya ke pansus angket, KPK menegaskan pemanggilan Miryam masuk dalam kategori obstruction of justice.

Soal hal ini, Miryam tak mau ambil pusing. Miryam memilih menunggu perkembangan.

“Ya saya nggak tahu. Di sana diizinkan, di sini tidak. Saya nunggu saja,” pungkasnya.

Pansus angket KPK mengancam akan membekukan anggaran KPK dan Polri jika terus menolak menghadirkan Miryam S Haryani di angket. Jika benar terjadi, maka yang diuntungkan pasti koruptor.

“Jika anggaran KPK dibekukan, sehingga tidak dapat bekerja maksimal, maka tentu pihak yg paling diuntungkan adalah para koruptor. OTT tidak mungkin lagi bisa dilaksanakan kalau anggaran dibekukan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Rabu (21/6/2017).

Penanganan kasus-kasus besar seperti e-KTP dan BLBI yang kini ditangani juga terancam mandek. Pun demikian dengan Polri, penanganan keamanan dan penegakan hukumnya juga berisiko terhambat. Padahal tugasnya tak sebatas penanganan korupsi.

“Jadi memang tidak mungkin akan ada yang senang dengan pembekuan anggaran lembaga penegak hukum kecuali pihak-pihak yang ingin kejahatan tidak dibasmi sehingga penegak hukum tidak bisa bekerja,” tegas Febri lagi.

Dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku KPK memilah betul proses hukum dan politik. Karena itu respons atas pemanggilan Miryam oleh Pansus Angket KPK juga disampaikan secara resmi beserta penjelasan landasan hukum.

“Kami harap, segala tindakan yang kita ambil bisa dilakukan dengan pertimbangan akal sehat dan ketenangan jiwa dalam bernegara. Aturan-aturan hukum tentu harus dihormati,” pungkasnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s